Dugaan mark-up dua paket proyek Dinas PUPR Pekanbaru disorot media — akuntabilitas pengadaan daerah terus memanas

Tim media melaporkan surat konfirmasi resmi ke Dinas PUPR Kota Pekanbaru soal dua paket proyek beranggaran APBD yang diduga mengandung ketidakwajaran anggaran/mark-up belum dijawab hampir tiga minggu (diterima administratif, diteruskan ke Kabid Bina Marga). Media menuntut klarifikasi besaran anggaran, spesifikasi teknis, dan kesesuaian anggaran vs kondisi lapangan. - **Mengapa penting:** Ini pola yang berulang di banyak daerah (kasus KPK PUPR Klaten 28 Okt sudah kita catat): akuntabilitas pengadaan konstruksi daerah sedang diawasi ketat oleh penegak hukum DAN media. Pemda & dinas yang terbakar