SE Bapanas 456/2026: Pelanggar Patokan Harga Pangan Bisa Diancam Denda hingga Rp1,5 Miliar
Bapanas menerbitkan Surat Edaran No. 456/2026 soal sanksi pelanggaran HPP, HET, dan harga SPHP bagi 19 komoditas pangan pokok. Sanksi administratif hingga pencabutan izin, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.
Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran Kepala No. 456/2026 mengenai sanksi pelanggaran harga pembelian pemerintah, harga eceran tertinggi, dan harga SPHP pada 10 November 2026. Surat ditandatangani Deputi Hermawan atas nama Kepala Bapanas Amran Sulaiman.
Aturan ini mencakup 19 komoditas pangan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, telur, daging ayam, jagung, hingga gula pasir, termasuk harga DOC broiler Rp6.500–7.000 per ekor. Pelanggaran berujung sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pencabutan izin, sampai penarikan pangan dari pasar. Untuk pelanggaran berat, ancaman pidana mencapai tujuh tahun penjara dengan denda Rp1,5 miliar. Sebagai gambaran, HET beras medium zona 1 dipatok Rp13.500 per kilogram, dan SPHP di zona yang sama Rp12.500 per kilogram.
Pengawasan ditugaskan kepada Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati dan walikota, ditemani Polri dan TNI. Pengawas wajib meneruskan indikasi pidana ke aparat penegak hukum. Surat edaran dialamatkan ke Perpadi, Bulog, RPK, Kopdes Kelompok Merah Putih, dan jaringan distributor, dengan sosialisasi yang digulirkan hari itu juga.