Bank Indonesia Luncurkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP) dengan Implementasi Bertahap hingga 2028

Bank Indonesia mengumumkan implementasi Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP) secara bertahap dari November 2026 hingga 2028. Dalam konferensi pers Bulan Fintech Nasional 2026 pada 11 November, pejabat BI menjelaskan tiga komponen: BI-Payment ID, identitas unik pelaku sistem pembayaran; BI-Payment Info, pertukaran data antarinstitusi termasuk database fraud bersama; dan BI-Payment Clear, validasi serta proteksi transaksi. Kerangka ini berdiri di atas PBI No. 10/2026 tentang pengaturan data sistem pembayaran, dengan prioritas awal pada deteksi fraud dan pengembangan credit scoring dari riwayat transaksi.

Latar belakangnya pertumbuhan yang tajam: volume transaksi digital naik dari 8 miliar pada 2020 menjadi 63,8 miliar pada 2026, diproyeksikan mencapai 266,1 miliar pada 2032. BI menyebut fragmentasi database fraud antarinstitusi sebagai hambatan utama pencegahan scam, yang ingin dijawab oleh database bersama tersebut. Analisis hukum atas peraturan itu menyebut tenggat penyerahan data sekitar satu tahun bagi institusi terdampak, dengan tenggat kebijakan fraud lebih awal untuk penyedia jasa pembayaran tertentu.

Dengan komponen bernama, dasar hukum, dan kalender, IDSP berpindah dari wacana kebijakan menjadi infrastruktur operasional. Institusi pembayaran menghadapi agenda kepatuhan konkret sepanjang 2027, mulai dari pemetaan data dan konektivitas hingga dokumentasi kebijakan fraud, dan perusahaan pembayaran non-bank kecil umumnya paling belum siap.