BPK Temukan Kejanggalan Penilaian Pabean di Empat Kantor, Sebut Potensi Kehilangan PNBP Rp1,03 Miliar
LHP BPK atas bea cukai 2023–2025 menemukan penentuan nilai dan tarif yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pejabat pemeriksa yang kurang cermat meneliti lima impor gula di Tanjung Priok.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan temuan pada 30 Oktober dari auditnya atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2023–2025. Laporan itu menemukan penentuan nilai dan tarif pabean di empat kantor pelayanan kepabeanan yang tidak sesuai ketentuan, dengan potensi kekurangan pendapatan negara (PNBP) Rp1,03 miliar.
Satu kasus yang dikutip: pejabat pemeriksa kurang cermat meneliti lima impor gula di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok. Kejanggalan terdeteksi lewat analisis database kepabeanan CEISA 4.0 yang dikombinasikan dengan inspeksi fisik dokumen pabean.
Temuan audit ini menggarisbawari letak titik lemah rantai impor — kualitas pemeriksaan dokumen untuk deklarasi seperti PIB, invoice, dan bill of lading. Temuan semacam ini biasanya mendorong otoritas bea cukai maupun importir ke arah validasi dokumen yang lebih ketat, karena tagihan PNBP tambahan bisa mengalir ke pihak importir.