Indonesia Naikkan Kewajiban Konversi DHE SDA hingga 100 Persen, Pastikan DSI Bukan Eksportir Tunggal

Dalam sosialisasi pemerintah di Jakarta pada 6 November, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan revisi keempat PP 36/2023 akan menaikkan kewajiban konversi rupiah atas devisa hasil ekspor SDA (DHE SDA) dari maksimal 50 persen menjadi hingga 100 persen, ditargetkan berlaku akhir November dengan ketentuan peralihan.

Paket itu juga memperluas kriteria relaksasi Pasal 18A ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa (sebelumnya AS, Kanada, China plus Hong Kong, dan Australia), mengakui Badan Usaha Tetap dan struktur UBO dengan kewajiban disclosure aktif ke Kemenkeu, serta menambah bank devisa penampung dari 15 menjadi 16 dengan masuknya OCBC NISP. Pejabat juga memperjelas tata kelola DSI: badan ini berperan sebagai pemantau, bukan eksportir tunggal — eksportir tetap bisa mengekspor atas nama sendiri setelah 31 Desember 2026 — dan mulai 1 Januari 2027 DSI menetapkan rentang harga acuan, dengan pendaftaran eksportir dibuka Desember.

Data resmi di sesi itu menyebut total masuk DHE SDA Januari–Agustus 2026 hanya US$30,1 juta, turun dari US$31,4 juta pada periode pembanding.