Indonesia Wajibkan Pemungutan Pajak Otomatis atas Semua Transaksi Digital Mulai 9 November

Semua transaksi digital di Indonesia akan dikenai pemungutan pajak otomatis mulai 9 November 2026, demikian pengumuman Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo pada Rapimnas Kadin di akhir Oktober. "Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujarnya, menambahkan "IT dan AI akan dipakai" dalam mekanismenya. Pengumuman itu diberitakan Warta Ekonomi dan CNBC Indonesia pada 29–30 Oktober.

Mandat ini mendarat di atas basis pajak digital yang sudah jalan: DJP telah memungut PPh Pasal 22 melalui empat marketplace sejak 1 Oktober 2026, dan penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun per 30 September. Setiap bank dan fintech kini menghadapi pembangunan ulang pipeline transaksinya — klasifikasi transaksi kena pajak, hitung dan potong, rekonsiliasi, setor dan pelaporan ke otoritas pajak — dalam hitungan hari, bukan bulan. Perlu dicatat, spesifikasi operasionalnya bertumpu pada pengumuman politik; regulasi teknis DJP yang merinci mekanisme pemungutan per jenis institusi belum terbit.