FITRA minta DPR dan BPK audit pengadaan teknologi penyadapan negara Rp36,1 triliun

Watchdog anggaran FITRA meminta DPR dan BPK mengaudit pengadaan teknologi intelijen dan pengawasan senilai Rp36,1 triliun yang tersebar di BSSN, Kemhan, Kejaksaan, dan Polri. Angka tersebut berasal dari riset bersama FITRA dan ELSAM yang menemukan sebagian besar belanja itu dilakukan lewat penunjukan langsung dengan alasan kerahasiaan, merujuk Permenhan tahun 2022 dan Perpol tahun 2024.

FITRA menyoroti lima masalah: anggaran yang sulit diuji, harga yang tidak terverifikasi, kewenangan yang terkonsentrasi, pengawasan lemah atas pengadaan terklasifikasi, dan keterbatasan pelaporan publik. Seruan ini muncul di tengah skandal dugaan penyadapan pejabat negara, di mana polri menetapkan tambahan tersangka pada awal November. Organisasi itu berargumen bahwa transparansi yang lebih besar dalam pengadaan teknologi keamanan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik, dan mengatakan audit tersebut harus memeriksa nilai serta spesifikasi peralatan yang dibeli.