Importir Indonesia Desak Regulasi yang Menyalurkan THC Langsung ke Operator Terminal
GINSI memperkirakan lebih dari Rp2 triliun PPN per tahun bocor ke agen pelayaran asing dan meminta Kemenhub mewajibkan pembayaran langsung ke operator terminal - perubahan yang akan merombak alur tagihan jutaan kontainer.
GINSI, gabungan importir nasional Indonesia, mendesak Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi yang mewajibkan terminal handling charges dibayar importir langsung ke operator terminal petikemas, bukan melalui agen pelayaran asing, demikian keterangan asosiasi 11 November. GINSI berargumen skema saat ini mengalirkan PPN 11% atas aktivitas bongkar-muat ke luar negeri, dengan estimasi potensi penerimaan negara hilang lebih dari Rp2 triliun per tahun berdasarkan sekitar 13 juta TEU dan level THC lazim - hitungan yang dibuat asosiasi sendiri. Pembayaran langsung juga akan melindungi importir dari fluktuasi kurs dalam harga THC, kata GINSI.
Usulan ini, jika diadopsi, akan merestrukturisasi alur tagihan dan pembayaran jutaan kontainer per tahun, memberi importir relasi tagihan langsung dengan terminal dan menambah pekerjaan rekonsiliasi di kedua sisi. Agen pelayaran dipastikan menolak, dan belum ada respons pemerintah sejauh ini; meski begitu usulan ini mendarat di tengah kerja regulasi logistik yang aktif pasca Perpres 41/2026 tentang logistik nasional pada November.