Konversi DHE SDA Naik hingga 100 Persen, Kriteria Relaksasi Diperluas
Pemerintah mengumumkan revisi keempat PP 36/2023 yang menaikkan konversi DHE SDA hingga 100 persen, perluasan relaksasi Pasal 18A, dan penjelasan peran pemantau DSI.
Dalam forum koordinasi tata kelola ekspor sumber daya alam di Jakarta pada 6 November 2026, pemerintah mengumumkan rangkaian revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor SDA (DHE SDA). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kewajiban konversi devisa hasil ekspor ke rupiah naik dari maksimal 50 persen menjadi hingga 100 persen, yang dimuat dalam revisi keempat Peraturan Pemerintah 36/2023 yang ditargetkan rampung akhir November 2026.
Dalam kerangka terbaru, kriteria relaksasi Pasal 18A PP 21/2026 diperluas ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, selain Amerika Serikat, Kanada, China dan Hong Kong, serta Australia. Kriteria kini mengakui badan usaha tetap dan kepemilikan melalui pemanfaat akhir (UBO), dengan kewajiban disclosure aktif kepada Kementerian Keuangan. Daftar bank devisa penampung diperluas menjadi 16 institusi, dengan OCBC NISP bergabung.
Pemerintah juga memperjelas peran tata kelola DSI sebagai badan pemantau, bukan eksportir tunggal. Mulai 1 Januari 2027, DSI menetapkan rentang harga referensi ekspor komoditas strategis, sementara pendaftaran eksportir dibuka Desember 2026.