Rancangan Perpres Etika AI Indonesia Mengadopsi Pendekatan Berbasis Risiko Tiga Tingkat

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan rancangan Peraturan Presiden tentang etika AI akan memakai pendekatan berbasis risiko dengan tiga kategori: risiko rendah, tinggi, dan tidak dapat diterima. Sistem yang memproses data pribadi spesifik masuk kategori risiko tinggi dan menghadapi persyaratan khusus per sektor, dengan setiap kementerian dan lembaga menetapkan standar risikonya sendiri. Rancangan itu juga mewajibkan mekanisme pelaporan insiden dan penilaian mandiri kematangan AI.

Secara terpisah, Kemkomdigi sedang mengkaji peraturan menteri yang mewajibkan produk dan konten hasil AI diberi label, memakai authentication dan provenance berbasis metadata. Pekerjaan ini berada dalam bingkai Peta Jalan AI Nasional 2026-2029 yang melibatkan lebih dari 400 lembaga, dan pejabat menekankan transparansi serta akuntabilitas algoritma sebagai prinsip utama. Perpres masih diproses dan belum ada sanksi pidana maupun timeline penuntasan yang diumumkan.