Indonesia Dorong Registrasi SIM Biometrik di Forum Internasional dan Gandeng Estonia untuk Keamanan Digital
Di ITU Plenipotentiary Conference di Doha, pejabat kementerian komunikasi menegaskan kembali kewajiban verifikasi wajah untuk registrasi SIM seluler berdasarkan Permenkomdigi 7/2026 dan mengumumkan kemitraan keamanan digital dengan Estonia.
Indonesia memanfaatkan ITU Plenipotentiary Conference di Doha untuk menegaskan kembali kebijakan registrasi SIM biometrik dan memperluas kerja sama keamanan digital internasional. Pejabat kementerian komunikasi mengonfirmasi implementasi Permenkomdigi 7/2026, yang mewajibkan verifikasi pengenalan wajah untuk registrasi SIM prabayar guna mencegah penyalahgunaan nomor, serta mengumumkan kemitraan dengan Estonia di bidang keamanan digital. Kementerian juga mempromosikan pemerataan internet sebagai bagian agenda internasionalnya.
Kewajiban biometrik ini sudah berlaku sejak awal 2026, sehingga panggung internasional tersebut lebih merupakan penegasan, bukan kebijakan baru. Signifikansi praktisnya ada pada kepatuhan: aturan ini membebankan setiap operator dan kanal penjualan untuk menjalankan liveness detection, pencocokan wajah terhadap data kependudukan, audit trail, dan pelindungan data pribadi, sementara kepatuhan di ranah telecom lain terbukti tidak merata, dengan aturan keseimbangan kuota baru dipatuhi 50 hingga 70 persen operator per Oktober menurut pemberitaan sebelumnya.
Kepatuhan yang tidak merata secara historis mendorong regulator ke arah alat pemantauan dan operator ke arah stack verifikasi yang terstandar. Lapisan identitas, ekstraksi dokumen, liveness, dan pencocokan dengan logging, menjadi kategori pengadaan yang berulang di seluruh kanal operator seiring penguatan penegakan.