Perpres Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Indonesia Sampai ke Meja Presiden
Komdigi menyatakan rancangan Perpres pembentukan lembaga pengawas PDP yang independen sudah diajukan, satgas transisi disiapkan, dan pembentukan ditargetkan 2026.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan rancangan Perpres pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah diajukan ke Presiden melalui Kemenko Polhukam dan Setneg. Lembaga ini akan bersifat independen, berwenang menerima aduan, mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan UU 27/2022, termasuk menilai transfer data lintas negara. Komdigi menyiapkan satgas transisi dan menargetkan pembentukan dalam 2026.
Ketika lembaga ini berdiri, kepatuhan pelindungan data bagi operator telecom, data center, dan seluruh penyelenggara sistem elektronik bergeser dari best practice menjadi risiko penegakan. Operator telekomunikasi termasuk kategori pengendali data pribadi terbesar di negara ini.
Perkembangan ini berjalan beriringan dengan implementasi UU Satu Data Indonesia, yang sosialisasinya pekan ini menekankan standar interoperabilitas, pengamanan, dan keterlacakan penggunaan data — bersama-sama membentuk tumpukan regulasi yang makin ketat bagi siapa pun yang memproses data pribadi atau terkait pemerintah di Indonesia.