KPK Konfirmasi Penyitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin, Berstatus Saksi Kasus SPBU Pertamina
Komisi Antitipu menyebut penyitaan terkait perannya sebelumnya di Len Industri, bukan jabatannya di KAI — namun sorotan kepemimpinan ini kini bertepatan dengan agenda pengadaan KAI Rp4 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 November mengkonfirmasi penyitaan uang tunai Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin, direktur utama operator kereta api BUMN KAI, dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina 2018–2023. Perkara ini melibatkan perangkat EDC dan ATG, dengan kerugian negara hasil hitung BPK sekitar Rp193,75 miliar dari ATG dan Rp128,42 miliar dari EDC.
Juru bicara KPK menyatakan penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025, Bobby berstatus saksi dan bukan tersangka, uang tersebut diduga diberikan salah satu dari tiga tersangka yang telah ditahan, dan perkara ini berasal dari masa jabatannya sebagai direktur PT Len Industri — bukan jabatannya kini di KAI. Bobby menyatakan sangat sedih dan menyebut pemberitaan tersebut tidak benar tanpa merinci bagian yang salah.
Timing-nya penting bagi sektor perkeretaapian: sehari sebelumnya, 5 November, figur yang sama mengumumkan tiga program KAI senilai lebih dari Rp4 triliun — 23 trainset baru, trem Bali, dan revitalisasi Stasiun Gambir. Sejarah BUMN Indonesia menunjukkan pergantian kepemimpinan di tengah sorotan penyidikan korupsi kerap mengubah prioritas dan jalur keputusan pengadaan.