KPK Geledah Dinas PUPR Klaten dalam Kasus Korupsi Konstruksi; Kasus Jalan Sumut Tambah Delapan Tersangka
Investigator antirasuah menyita dokumen pengadaan dan barang bukti elektronik di Klaten, sementara kasus proyek jalan Sumut bertambah dengan skema commitment fee.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Kabupaten Klaten pada 28 Oktober, menyita dokumen pengadaan barang/jasa, barang bukti elektronik, dan uang tunai. Kasus ini terkait Bupati nonaktif Hamenang yang ditangkap dalam operasi 15–16 Oktober yang melibatkan 23 orang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Kabupaten Klaten pada 28 Oktober, menyita dokumen pengadaan barang/jasa, barang bukti elektronik, dan uang tunai. Kasus ini terkait Bupati nonaktif Hamenang yang ditangkap dalam operasi 15–16 Oktober yang melibatkan 23 orang. Penggeledahan itu menandai eskalasi penanganan kasus dari pihak berwenang.
Secara terpisah, kasus korupsi proyek jalan Sumut yang ditangani melalui kantor wilayah BBPJN Sumut bertambah delapan tersangka sepanjang Oktober. Skema yang diduga berpusat pada commitment fee yang dibayarkan penyedia pemenang tender kepada oknum pejabat. Intensitas penegakan hukum pengadaan publik terpental: dua kasus besar dalam satu bulan, keduanya berakar pada dokumen tender dan administrasi proyek. Penguatan tata kelola pasca-kasus — audit dokumen pengadaan, jejak audit digital, dan kontrol kontrak — biasanya menyusul di instansi terdampak beserta jaringan daerahnya.