OJK Menempatkan Risiko AI dan Fraud di Agenda Tata Kelola Sektor Keuangan Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan risiko fraud, keamanan siber, dan kecerdasan artifisial sebagai fokus penguatan tata kelola sektor jasa keuangan pada forum SPEKTA tanggal 27 Oktober. Di hari yang sama, Ketua Dewan Komisioner secara publik memperingatkan penipuan berbasis AI, termasuk deepfake dan peniruan identitas. Dalam pekan yang sama, pernyataan OJK soal AI perbankan menekankan bahwa pengembangan harus diimbangi tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko.

Sinyal regulasinya eksplisit meski aturan yang mengikat belum terbit: dua Peraturan Presiden, tentang etika AI dan Peta Jalan AI Nasional 2026-2029, masih berstatus rancangan menunggu tanda tangan per September 2026, dan instrumen yang berlaku saat ini bersifat non-binding, meliputi Stranas KA, pedoman etika Komdigi, serta guidance tata kelola AI perbankan OJK 2025. Meski begitu, institusi keuangan yang memakai AI tetap dituntut menunjukkan tata kelola, dan vendor yang mampu menawarkan jejak audit terdokumentasi serta keputusan yang dapat dijelaskan sebelum aturan mengikat akan lebih siap memenuhi tuntutan procurement.