Pelindo Siapkan Perjanjian Implementasi PINP dengan Skema Insentif 20 Persen
Operator pelabuhan BUMN menyusun draf perjanjian kerja sama dengan pelayaran nasional pasca head of agreement PINP, dengan diskon tarif penanganan minimal 20 persen yang dihitung melalui sistem ADHARA.
Operator pelabuhan BUMN Pelindo sedang menyusun draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) implementasi dengan pelayaran nasional setelah penandatanganan head of agreement program Pendulum Nasional (PINP) pada 17 Oktober 2026. Hal itu disampaikan Direktur Komersial Pelindo Farid Padang dalam wawancara yang terbit 7 November 2026. PKS akan mengatur berthing window, kebijakan transshipment di hub Priok, Perak dan Makassar, serta integrasi Container Consolidation Centre di simpul kargo.
Skema insentif yang dikonfirmasi memberikan diskon tarif penanganan minimal 20 persen bagi kapal dengan koefisien muat minimal 60 persen, dengan target rasio muatan isi 45 hingga 90 persen per pelabuhan. Sebanyak delapan koridor disiapkan pada tahap awal dan akan dikembangkan menjadi sekitar 20 koridor tahun depan. Ditjen Perhubungan Laut menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap program ini.
Berdasarkan keterangan perusahaan, perhitungan utilisasi kapal, pelacakan kontainer, dan klaim insentif dilakukan secara transparan dan waktu nyata melalui sistem terintegrasi ADHARA milik Pelindo. Draf perjanjian kerja sama sendiri belum diterbitkan.