Indonesia Terbitkan Perpres 41/2026 tentang Penguatan Logistik Nasional dengan Digitalisasi sebagai Strategi Inti
Diterbitkan 10 November, peraturan ini memuat tiga strategi termasuk integrasi dan digitalisasi layanan logistik melalui SINSW; Ketua Dewan Pembina ALFI menyambut positif dengan penekanan pada interoperabilitas dan standar data.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang terbit 10 November. Dari ringkasan catatan asosiasi dan pemberitaan media bisnis, peraturan ini memuat tiga strategi: penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi dan digitalisasi layanan logistik melalui SINSW termasuk pertukaran dan pemanfaatan data, serta peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Dewan Pembina ALFI yang juga menjabat senior vice president FIATA, menyambut positif peraturan tersebut dan menekankan prioritas implementasi, termasuk percepatan digitalisasi layanan logistik melalui interoperabilitas sistem dan standar data.
Regulasi logistik nasional semacam ini lazimnya ditindaklanjuti roadmap implementasi dan program per lembaga dalam enam hingga dua belas bulan, yang menempatkan pengadaan jasa dan teknologi di kalender lembaga sepanjang 2027. Mandat digitalisasi menyentuh langsung lapisan padat dokumen di sektor ini, dari dokumen kepabeanan dan pengiriman hingga catatan gudang dan armada, di mana perantara jasa dan forwarder menengah menghadapi kesenjangan kesiapan terbesar. Peraturan pelaksana dan anggaran belum ada yang dipublikasikan.