Rancangan Perpres Lembaga Pengawas PDP Diajukan ke Presiden

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan rancangan Peraturan Presiden tentang pembentukan lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memasuki tahap akhir dan diajukan kepada Presiden melalui kementerian koordinator pemerintahan. Kementerian juga menyiapkan satgas transisi menjelang pembentukan lembaga tersebut.

Sesuai pemberitaan tersebut, lembaga yang direncanakan berdiri secara independen akan berwenang menerima aduan, melakukan pengawasan dan audit, serta menegakkan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kewenangannya mencakup pula penilaian transfer data pribadi lintas negara. Komdigi menargetkan lembaga terbentuk pada 2026.

Peraturan tersebut belum ditandatangani atau ditetapkan, dan jadwal pelaksanaan penegakan hukum belum diumumkan. Operator telekomunikasi, pusat data, dan penyelenggara sistem elektronik berada dalam cakupan entitas yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi.