Pemerintah Tempatkan SPLP dan PDN sebagai Fondasi Implementasi Satu Data Indonesia
Dalam sosialisasi di Bappenas, Komdigi memaparkan implementasi Satu Data Indonesia dengan lapisan interoperabilitas SPLP yang ditopang Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah.
Kementerian Komunikasi dan Digital memaparkan implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia dalam kegiatan sosialisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 5 November 2026. Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan interoperabilitas merupakan prasyarat utama program tersebut, mencakup keseragaman definisi, metadata, dan kode referensi, serta pengamanan dan keterlacakan penggunaan data antarinstansi.
Kementerian mendorong pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang ditopang Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Prinsip bahwa data tetap berada di instansi sumbernya kembali ditegaskan sebagai aturan inti dari arsitektur interoperabilitas tersebut.
Kerangka implementasi menuntut instansi pemerintah menstandarkan data dan dokumen elektroniknya, sementara sebagian besar arsip masih tersimpan dalam bentuk hasil pemindaian atau dokumen cetak. Pemerintah belum mengumumkan garis waktu terpadu untuk pelaksanaan program ini di seluruh instansi, dan standar teknis detail masih terus dikembangkan.