Bulog dan Polri perketat pengawasan beras SPHP usai dugaan penyimpangan
Ekonom menandai pengemasan ulang beras SPHP menjadi premium sebagai salah satu faktor harga tinggi, sementara Bulog NTB, Kediri, dan Sulteng eskalasi penegakan bersama polri dan kejaksaan.
Lembaga riset INDEF menunjuk kebocoran distribusi beras SPHP sebagai salah satu alasan harga eceran tetap di atas harga acuan pemerintah meski stok negara besar, dengan beras medium rata-rata Rp14.677 per kilogram pada Oktober melawan harga acuan Rp13.500 untuk zona satu. Menurut INDEF, sebagian kebocoran melibatkan pengemasan ulang beras SPHP — beras campuran premium untuk pasar murah — menjadi merek premium, sementara penyaluran Oktober hanya mencapai sekitar 123 ribu ton.
Kantor-kantor wilayah Bulog telah meningkatkan penegakan bersama aparat keamanan. Di NTB, Bulog dan polda setempat memperkuat pengawasan setelah Satgas Pangan Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Kantor Kediri membentuk satgas khusus untuk mengaudit cadangan dan melakukan pemeriksaan mendadak di mitra pengecer, dan kantor Sulteng bekerja sama dengan kejaksaan, TNI, dan polri dalam kontrol distribusi. Gelombang penertiban ini menandai pergeseran dari pengawasan administratif menuju penegakan bersama di berbagai provinsi.