Pemungutan pajak transaksi digital luar negeri mulai berlaku, lima bank Himbara dan LinkAja jadi issuer pertama

Sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria (SPP-TDLN) milik DJP mulai berlaku Senin, 9 November. Enam issuer yang ditunjuk 25 September — bank Himbara BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, plus fintech LinkAja — kini memungut pajak pada titik transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria. DJP menegaskan skema ini bukan pajak baru melainkan mekanisme pemungutan PPN yang memang terutang, transfer personal dan remitansi tidak tercakup, dan skema telah lolos pengujian sandbox.

Klaim Kadin bahwa semua bank swasta, fintech, dan platform e-commerce ikut memungut sejak hari pertama belum dikonfirmasi DJP; penunjukan issuer berikutnya akan menyusul setelah gelombang pertama stabil. Beban operasionalnya jatuh ke bank-bank yang ditunjuk: pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN lintas sistem bank, DJP, dan merchant kini harus direkonsiliasi dan didokumentasikan untuk audit — alur kerja berulang baru bagi bank-bank terbesar di negara ini, di atas peran mereka yang kian luas sebagai penampung escrow devisa ekspor. Pajak penjualan marketplace yang terpisah sudah berlaku sejak 1 Oktober, menjadikan kuartal IV ini masa penumpukan pekerjaan kepatuhan pajak digital di seluruh sektor keuangan.