SPP-TDLN Berlaku: 5 Bank Himbara dan LinkAja Jadi Issuer Pemungut Pajak Digital Pertama
Mekanisme DJP untuk memungut PPN transaksi digital luar negeri berlaku 9 November 2026, dengan BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja sebagai issuer pertama yang ditunjuk.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 9 November 2026. DJP menegaskan mekanisme ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek pajak. Transfer dana personal dan remitansi tidak otomatis kena PPN, dan skema telah diuji di sandbox sebelum diberlakukan.
Enam issuer pertama ditunjuk pada 25 September 2026: bank Himbara BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, serta penyelenggara dompet digital LinkAja. DJP belum mengonfirmasi klaim bahwa bank swasta, fintech, dan platform e-commerce langsung ikut memungut sejak 9 November; penunjukan issuer berikutnya akan diumumkan setelah periode stabilisasi.
Sejak tanggal berlaku, bank-bank terbesar Indonesia menjalankan tugas operasional baru mencakup pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN transaksi digital luar negeri, yang melibatkan rekonsiliasi lintas sistem antara bank, DJP, dan merchant. Ketentuan terkait PPh 22 pedagang online marketplace telah berlaku sejak 1 Oktober 2026.