TRAI India Terbitkan Draf Aturan yang Mewajibkan Tata Kelola AI di Jaringan Telekomunikasi
Kertas konsultasi yang terbit 30 Oktober dengan komentar pemangku kepentingan terbuka sampai 27 November itu akan mewajibkan operator memiliki kebijakan AI yang disetujui direksi, komite tata kelola, klasifikasi risiko sistem AI dan database insiden.
Regulator Telekomunikasi India (TRAI) merilis draf pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab di sektor telekomunikasi, terbit sebagai kertas konsultasi pada 30 Oktober dengan komentar pemangku kepentingan terbuka sampai 27 November 2026. Draf ini mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kebijakan AI internal yang disetujui direksi, membentuk komite AI governance and safety di level perusahaan, mengklasifikasikan semua sistem AI ke kategori risiko tinggi, menengah dan rendah, serta memelihara database insiden AI — dengan insiden serius dilaporkan ke regulator. Tanggung jawab atas sistem AI tetap berada di tangan operator meski teknologinya dibeli dari vendor pihak ketiga, dan framework ini selaras dengan India AI Governance Guidelines yang terbit Februari 2026.
Jika polanya berlanjut, regulator telekomunikasi di pasar lain berpeluang mengikuti: Komdigi dan BRTI di Indonesia secara historis menelusuri preseden regulasi regional, dan operator Indonesia sudah termasuk pengguna AI terberat dunia menurut adopsi konsumen. Bagi vendor mana pun yang memasok sistem AI ke jaringan telekomunikasi, arahnya tidak ambigu — dokumentasi risiko, audit trail dan pelaporan insiden bergerak dari praktik baik menuju prasyarat pengadaan.