UU Satu Data Indonesia Disahkan DPR; Presiden Terima Tim Perumus di Istana

UU Satu Data Indonesia telah disahkan DPR pada 6 Oktober 2026, dan pada 29 Oktober Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus — terdiri dari anggota DPR, akademisi IPB, KSP dan Bappenas — di Istana Merdeka, demikian pemberitaan ANTARA yang dikonfirmasi Kompas.com. Presiden menegaskan kedaulatan data sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih akurat dan ketahanan siber yang lebih kuat.

UU kini memberi payung hukum bagi tata kelola data nasional, dan pekerjaan praktis yang lebih berat menyusul di aturan turunan: peraturan pemerintah, peraturan menteri dan standar interoperabilitas yang akan mewajibkan kementerian, lembaga dan pemda menyeragamkan, membersihkan serta mengintegrasikan datanya — termasuk mendigitalisasi dokumen analog yang masih menjadi sumber sebagian besar data itu. Institusi pemerintah menyimpan arsip izin, catatan layanan dan registri dalam bentuk kertas atau pindaian dalam volume sangat besar, dan konsolidasi di bawah standar satu data lazimnya dimulai dari digitalisasi dan standardisasi metadata di level instansi.