UU Satu Data Indonesia Masuk Fase Implementasi dengan SPLP, PDN, dan Jaringan Intra Pemerintah
Pemerintah melakukan sosialisasi resmi UU Satu Data Indonesia, memperkenalkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ditopang Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah sebagai tulang punggung pertukaran data antarinstansi.
Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), yang disetujui DPR pada 6 Oktober 2026, telah memasuki fase implementasi melalui sosialisasi resmi di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 5 November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa interoperabilitas antarinstansi pemerintah merupakan prasyarat utama, dan undang-undang ini tidak mewajibkan pemusatan basis data pemerintah — data tetap berada di institusi sumbernya.
Kementerian memperkenalkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang ditopang Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai tulang punggung pertukaran data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Standar yang disyaratkan mencakup kesamaan definisi data, metadata, kode referensi, pengamanan, pengendalian akses, dan keterlacakan.
Kementerian juga mencatat 69 aplikasi pemerintah telah beroperasi di PDN per September 2026 dan melayani lebih dari 490 tenant. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan interoperabilitas akan memudahkan pemerintah daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat.