Pelanggaran Dokumen Pimpin Data Penindakan Truk Indonesia Jelang Zero ODOL 2027
Data resmi menunjukkan pelanggaran dokumen mencapai 50,25 persen dari 676.000 pelanggaran truk pada Januari-Oktober 2026, dua bulan sebelum penegakan tanpa toleransi dimulai.
Data pengawasan resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan pelanggaran dokumen merupakan kategori pelanggaran truk terbesar sepanjang Januari-Oktober 2026. Dari sekitar 676.000 pelanggaran yang tercatat di 89 UPPKB, sebanyak 446.000 kasus atau 50,25 persen berkaitan dengan dokumen, melampaui pelanggaran daya angkut sebesar 48,45 persen. Baru 30,32 persen pelanggar yang ditindak, sebagian besar dengan teguran.
Angka tersebut dipublikasikan beberapa hari sebelum penegakan penuh tanpa toleransi kebijakan Zero ODOL dimulai pada 1 Januari 2027, yang didukung jaringan ETLE HUB berisi 51 titik pemantauan yang beroperasi 24 jam. Pengawasan WIM di 11 UPPKB juga mendeteksi 3,5 juta kendaraan, dan 53,97 persen di antaranya tidak cocok dengan basis data nasional, yang kembali menunjukkan kesenjangan data dan dokumen.
Rancangan revisi UU LLAJ mengusulkan perluasan sanksi kepada pemilik barang dan operator logistik dengan denda maksimum Rp50 miliar. Estimasi pemerintah memperkirakan biaya operasional angkutan naik 7,73 persen saat penegakan penuh berlaku.